Dinsos Lampung Apresiasi Pelaksana PKH Terbaik 2018

Dinas Sosial Provinsi Lampung 17 – 18 September 2018 mengelar Rapat Koordinasi PKH Tingkat Provinsi Lampung tahun 2018 di Hotel Batiqa Bandar Lampung. Hadir sebagai narasumber adalah Kasubdit Kepesertaan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI, Bappeda Provinsi Lampung dan Kadis Sosal Provinsi Lampung. Sedangkan peserta rakor terdiri dari unsur Dinas Sosial Kabupaten/Kota, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Bandar Lampung, PT. BRI (Persero) Tbk Kanwil Bandar Lampung, Koordinator PKH Kabupaten/Kota, serta Administrator Pangkalan Data PKH se-Provinsi Lampung.

Pada kesempatan tersebut, empat Dinas Sosial meraih penghargaan sebagai Pelaksana PKH terbaik 2018, yaitu Dinsos Lampung Barat sebagai Pelaksana PKH Terbaik Bidang Pembinaan Bidik Misi (Ayo Kuliah), Dinsos Lampung Timur sebagai Pelaksana PKH Terbaik Bidang Pembinaan Siswa PKH Berprestasi, Dinsos Lampung Selatan sebagai Pelaksana PKH Terbaik Bidang Pembinaan KPM Sejahtera Mandiri dan Dinsos Lampung Utara sebagai Pelaksana PKH Terbaik Bidang Dukungan Dana Sharing PKH.

Kadis Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni menyerahkan pengharaan tersebut secara langsung. Pemberian penghargaan ini tidak lain adalah sebagai bentuk apresiasi Dinas Sosial Provinsi Lampung, sekaligus upaya memberikan motivasi bagi seleuruh Pelaksana PKH se-Provinsi Lampung.

“Kedepan tentu harus lebih baik. Jika tahun ini ada 84 anak PKH diterima Bidik Misi, maka 2019 kami minta bertambah lagi. Kalau saat ini ada 549 anak PKH berprestasi, maka tahun depan kami minta tambah. Dan jika saat ini ada 319 KPM yang Sejahtera Mandiri maka kedepan kami minta lebih banyak lagi KPM yang sejahtera karena PKH. Ini membuktikan bahwa implementasi PKH benar-benar berdampak positif pada KPM PKH, dan pada jangka panjang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan Lampung, pungkas Sumarju.

Sementara, Ketua Pelaksana PKH Lampung Maria Tamtina mejelaskan bahwa capaian implementasi PKH 2018 telah mencakup pada 15 Kabupaten/Kota, dengan jumlah penerima 440,403 KPM tersebar se-Provinsi Lampung, dengan jumlah SDM PKH sebanyak 2.043 orang terdiri dari Korkab/Kota, APD, Supervisor PKH dan Pendamping Sosial PKH, jelas Maria.

Lebih lanjut, Koordinator Wilayah PKH Provinsi Lampung Slamet Riyadi yang juga pengagas Gerakan Ayo Kuliah : Satu Kecamatan Satu Sarjana PKH di Provinsi Lampung menyampaikan terima kasih atas dukungan dan support moril Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi. Semoga apa yang telah dicapai oleh PKH Provinsi Lampung dapat terus ditingkatan. Tentu dengan koordinasi dan kerja sama yang baik Dinas Sosial, Bank Mandiri, BRI, SDM PKH serta dukungan lintas sektor maka implementasi PKH akan berjalan lebih baik, tutur Slamet.

KEMENSOS SIAPKAN PKH YANG ADAPTIF UNTUK KORBAN GEMPA LOMBOK

Mendorong Percepatan Pemulihan Sosial Akibat Bencana

Lombok Timur (5 Agustus 2018) – Kementerian Sosial RI menyiapkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) yang adaptif dan responsif untuk warga terdampak gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) deni mendorong percepatan pemulihan sosial warga akibat bencana. 

“Terjadinya bencana alam dapat memicu kemiskinan baru karena korban bencana kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Atau bahkan kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama meninggal karena bencana,” terang Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial Harry Hikmat kepada wartawan usai meninjau penyaluran bansos PKH di Lombok Timur, Minggu.

Dirjen mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana maka bagi keluarga korban bencana yang rumahnya rusak berat akan diberikan Jaminan Hidup (Jadup) dan bantuan Isian Hunian Tetap.  Jadup diberikan satu kali dan penyalurannya dilakukan setelah masa tanggap darurat selesai dalam bentuk non tunai melalui bank. 

"Warga yang masuk dalam kategori penerima Hunian Sementara (Huntara) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menerima Jadup. Dari data tersebut akan kami verifikasi dan validasi kelayakannya untuk menerima PKH," ujar Dirjen menjelaskan. 

Pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan validasi dan verifikasi warga terdampak gempa untuk menentukan apakah keluarga tersebut berhak mendapatkan PKH dan diusulkan untuk mendapatkan PKH.  

“Setiap keluarga yang telah lolos proses verifikasi dan validasi, akan mendapatkan uang PKH sebesar Rp1.890.000 per tahun yang dicairkan bertahap sebanyak empat kali yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Mekanisme pencairannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS,” katanya. 

Dengan kartu ini, lanjutnya, maka setiap penerima PKH adaptif dapat melakukan tarik tunai di gerai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Agen Bank terdekat. Selain dana PKH, pemegang KKS juga memperoleh Bantuang Pangan Beras Sejahtera atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

“Bagi pemegang KKS yang dalam keluarganya terdapat lanjut usia (lansia) di atas 70 tahun maka keluarga tersebut juga berhak mendapat bantuan sosial untuk lansia. Apabila dalam keluarga tersebut juga terdapat penyandang disabilitas berat maka diberikan bansos untuk penyandang disabilitas,” terang Harry.

Ditambahkannya, melalui PKH yang adaptif ini, akan membuka akses warga terdampak gempa terhadap bantuan sosial lainnya seperti bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak-anak usia sekolah dan program perlindungan kesehatan untuk seluruh anggota keluaga melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta bantuan sosial atau subsidi lainnya. Hal ini ditujukan untuk percepatan pemulihan kesejahteraan korban bencana. 

Sementara itu di tempat yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI Adi Putra Darmawan Tahir dalam pidatonya mengatakan PKH telah turut serta memberikan kontribusi penurunan angka kemiskinan di Indonesia. 

"Maka tentu saja program yang sangat baik ini tidak boleh berhenti dan harus dijalankan secara berkelanjutan," terangnya. 

Adi mengungkapkan DPR khususnya Komisi VIII mengamati bahwa di antara semua program pendampingan yang dilakukan pemerintah di berbagai kementerian, PKH adalah program yang paling strategis. 

"Proses pendataan KPM dengan dengan kategori yang tepat yang menyentuh unsur pokok dalam keberlangsungan masyarakat yakni pendidikan, kesehatan, disabilitas dan lansia. Elemen ini memang memerlukan perhatian khusus sebagai kelompok lemah dan memerlukan pendampingan," tuturnya. 

Untuk diketahui bantuan sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 adalah PKH untuk 99.355 keluarga, terdiri dari PKH Reguler sebanyak 98.155 keluarga, PKH Disabilitas untuk 788 keluarga, dan PKH Lanjut Usia untuk 412 keluarga. BPNT untuk 138.363 keluarga. Total bansos untuk NTB tahun 2018 sebesar Rp370.552.110.000. 

Penyaluran PKH di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ini merupakan _kick off_ atau penyaluran perdana PKH tahap ketiga secara nasional. Kegiatan yang bertempat di Kantor Bupati Lombok Timur ini diikuti 500 KPM di Kecamatan Selong. 

KPM Terdampak Gempa

Setelah menyalurkan PKH di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Dirjen bergerak menuju ke Posko Induk di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Di sini terdapat Tenda Kesehatan, Tenda Rawat Inap korba  gempa, dan Dapur Umum ysng dikelola Tagana NTB. 

"Kedatangan kami untuk menyampaikan amanah dari Bapak Menteri Sosial yang telah ke lokasi gempa Senin lalu (30/7) dan memantau secara seksama proses asesmen warga terdampak gempa. Hasil dari asesmen itu diwujudkan dalam bantuan tahap kedua ini," terang Dirjen. 

Bantuan yang disalurkan pada tahap kedua sebesar Rp455.654.070 dalam bentuk logistik di antaranya kasur, velbed, tenda serbaguna keluarga, selimut, sandang, family kit, kids ware, tenda gulung, beras, dan paket sembako. 

Total bantuan yang telah disalurkan adalah Rp958.514.686 terdiri dari bantuan logistik tahap satu dan tahap dua, serta santunan ahli waris untuk 13 orang. Untuk tahap berikitnua, Tim Kemensos juga tengah menyiapkan santunan ahli waris untuk 6 korban meninggal. 

Selanjutnya, Dirjen mengunjungi KPM PKH yang rumahnya hancur di Dusun Ketapang Desa Madayin Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. 

Di lokasi ini Dirjen bertemu dengan ibu-ibu penerima PKH dan menyerahkan bantuan sembako. Duduk di atas tanah beralaskan tenda gulung Kemensos di bawah pohon besar yang rindang, ibu-ibu menuturkan kisah mereka selama sepekan terakhir sejak terjadinya gempa 29 Juli lalu. 

"Sampai sekarang bersama anak-anak masih bertahan di tenda bantuan Kementerian Sosial karena gempa susulan masih terjadi. Masih takut kembali ke rumah," Nurhayati, warga terdampak gempa yang juga merupakan KPM PKH. 

Dikatakan Dirjen, Tim Kemensos sudah menyisir korban bencana gempa yang merupakan KPM PKH. Di Lombok Timur ada 63 KPM dan di Lombok Utara sebanyak 31 KPM. Sementara itu ada tiga anak dari KPM PKH yang meninggal dunia dan satu anak mengalami luka berat. Sementara ada dua orang Pendamping PKH yang menjadi korban bencana. 

Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kementerian Sosial RI

KEMENTERIAN SOSIAL, HIMBARA, DAN BULOG SALURKAN PKH TAHAP KE-3

Jakarta (3 Agustus 2018) - Kementerian Sosial RI bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyalurkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap Ketaiga kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia yang diharapkan tuntas pada akhir Agustus 2018.  

“Kementerian Sosial bersama Himbara dan Perum Bulog menggelar rapat koordinasi percepatan penyaluran bantuan sosial non tunai PKH untuk tahap ketiga. Targetnya Agustus tuntas penyaluran,” tegas Menteri Sosial Idrus Marham dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Menteri Idrus mengatakan ada dua agenda penting yang dibahas dalam rapat. Pertama, mengevaluasi pelaksanaan bansos PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra). Kedua, percepatan penyaluran bansos PKH tahap ke-3, BPNT tahap ke-8, dan Beras Sejahtera. 

Terkait evaluasi penyaluran ketiga bansos tersebut, Mensos mengatakan untuk PKH tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 97%. Begitu juga penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal.

“Ada tiga hal penting yang menjadi pemicunya,” kata Mensos.

Pertama, program bansos PKH, BPNT dan Bansos Pangan Rastra didasarkan pada cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi yakni untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “negara memiliki tanggung jawab dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar”. Ketiga program pengentasan kemiskinan tersebut juga selaras dengan Nawacita Presiden Joko Widodo diantaranya Membangun Indonesia dari Pinggiran, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan melakukan revolusi karakter bangsa. 

Kedua, sinergitas antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara, sinergitas antar-kementerian dan antar-lembaga pemerintah (BULOG, HIMBARA, dan sebagainya), sinergitas antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan perusahaan swasta melalui berbagai modifikasi program-program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan melalui CSR. 

Ketiga, kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang langsung turun ke lapangan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional berjalan secara baik dan efektif guna mempertahankan prestasi pembangunan dan memastikan target penurunan angka kemiskinan. 

“Suksesnya penyaluran bansos ini turut mendorong turunnya angka kemiskinan,” kata Idrus. 

Seperti diketahui Badan Pusat statistik (BPS) telah merilis data tentang penurunan angka kemiskinan (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia sebesar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang atau  9,82 persen per Maret 2018 dibandingkan per September 2017 (26,58 juta orang atau 10,12 persen). 

Apabila dibandingkan kondisinya setahun sebelumnya, yakni per Maret 2017 hingga Maret 2018, angka kemiskinan di Indonesia turun 1,8 juta jiwa, mengingat pada Maret 2017 angka kemiskinan masih sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). 

“Untuk itu prestasi ini harus ditingkatkan pada penyaluran berikutnya,” tegas Mensos.

Percepatan Penyaluran

Poin penting kedua dalam rapat hari ini, lanjut Idrus, adalah terkait upaya yang ditempuh pemerintah bersama Himbara dan Perum Bulog untuk menuntaskan pencairan bansos pada Agustus.  

Ia mendorong jajaran Pimpinan Himbara turun ke lapangan dan memantau proses penyaluran,  memastikan KPM sudah dapat mengambil  bantuan di ATM, agen bank dan outlet bank yang terdekat dengan tempat tinggal KPM," terangnya. 

Mensos juga meminta kepada Dinas Sosial di kota dan kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi lebih intensif dengan Himbara. 

“Apabila anggaran PKH sudah masuk ke rekening KPM agar segera berkoordinasi dengan Dinsos kabupaten dan kota sehingga dinsos bisa menyusun jadwal pencairan dan mensosialisasikan kepada KPM melalui Pendamping PKH,” terangnya.  

Sementara itu Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman Arif Arianto mengatakan Himbara berkomitmen mendukung pemerintah dalam penyaluran bansos non tunai. Ada tiga hal yang melatarbelakangi Himbara terlibat langsung dalam program pemerintah.  

Pertama, untuk mensinergikan bansos dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang ada di setiap bank anggota Himbara. Kedua, meningkatkan efisiensi dengan metode penyaluran bansos non tunai. Dana bansos masuk ke rekening bank milik KPM dan untuk mengambilan uangnya dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 

“Hal ini juga sekaligus untuk mendukung _cashless society_ dan pemerintahan yang bersih karena anggaran langsung ditransfer ke rekening penerima,” paparnya. 

Ketiga, terhubung dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di setiap perbankan. Targetnya adalah anak-anak berprestasi dari keluarga KPM. Mereka adalah target dari Himbara untuk memperoleh beaswiswa. Atau bila ada yang memiliki jiwa entrepreneur akan diberikan bantuan untuk usaha. 

Rapat koordinasi percepatan penyaluran bansos diikuti jajaran pimpinan bank anggota Himbara yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN, Pimpinan Perum Bulog, serta seluruh pejabat eselon satu di Kementerian Sosial. Untuk mendukung kelancaran penyaluran bansos Agustus Tuntas Kementerian Sosial mengerahkan seluruh SDM Pelaksana PKH sebanyak 40.227 SDM di seluruh Indonesia. Sementara Himbara mengerahkan seluruh personel bank di tingkat cabang untuk mendukung penyaluran bansos.

Untuk diketahui bansos PKH untuk setiap KPM adalah Rp1.890.000 per tahun yang pencairannya terbagi dalam empat tahap pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. BPNT sebesar Rp110 ribu per bulan per KPM dalam bentuk e-wallet di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Uang bansos BPNT dapat dibelanjakan beras dan telur di e-warong atau agen bank terdekat. Sementara BPNT diberikan kepada penerima manfaat sebesar 10 kg beras setiap hari.

Sumber : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1929702763994299&id=1682583695372875

Sunariyah, KPM PKH Hebat Dibalik Kesuksesan Prestasi Anak-Anaknya

Rin Nanik, Pendamping Sosial saat kunjungan di rumah anak KPM PKH berprestasi M. Syafe'i 

Way Jepara, 31 Juli 2018. Syafei, begitu nama panggilannya. Seorang anak KPM PKH Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Lampung Timur, yang telah membuktikan kepada kita semua masyarakat Lampung khususnya Lampung Timur, bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk terus mengenyam Pendidikan tinggi dan berprestasi. Syafei menjadi salah satu bukti Eksistensi Program Keluarga Harapan (PKH), bukti bahwa PKH Komitmen untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia, mencerdaskan anak bangsa dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan keluarga indonesia. Sehingga sudah selayaknya PKH menjadi program ungulan Pemerintah.

Muhammad Syafei (Nama lengkap Syafei), merupakan anak ke – 3 dari 4 bersaudara yang merupakan seorang putra pasangan Bapak Supandri dan ibu Sunariyah. Selama ini bapak Supandri bekerja apa saja (serabutan), mencari kelapa (dipanjat sendiri), terkadang menjadi tukang bangunan, ikut buruh mengecat genting dan buruh lainnya, namun semua ini beliau jalani dengan ikhlas dan semangat demi mendukung dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi ke empat putra dan putrinya. Beliau memiliki beberapa kambing peliharaan sebagai penopang kehidupan sehari- hari kelak. Sedangkan ibu Sunariyah adalah sesosok ibu yang luar biasa dan begitu hebatnya, meskipun tidak memiliki pekerjaan (Ibu Rumah Tangga Murni), namun beliau berusaha membantu suaminya dengan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya secara baik.

Hal ini terlihat saat saya home visit ke rumah beliau, saya merasakan dan bisa melihat kehidupan keluarga yang Religi, sederhana, bersahaja (begitu hangat menyambut kedatanagan kami), karena kebetulan saya bersilaturrahmi beserta keluarga kecil saya. Tingkah laku dan gaya bicara mereka (bapak supandri sekeluarga dan anak-anaknya) begitu santun, sopan dan ramah, hal ini menunjukkan keberhasilan bapak Supandri dan ibu sunariyah telah berhasil memberikan pendidikan kepada anak-anaknya yang bersifat akademik maupun non akademik (salah satunya sisi mental sprirtual dan etika). Sungguh luar biasa.

Kesederhanaan keluarga Ibu Sunariyah dan Bapak Supandri

Bapak Supandri dan ibu Sunariyah memiliki 4 orang putra dan putri. Anak Pertama (Nama Puji Astuti)  Lulusan Bidik Misi Polinela masuk tahun 2010 dan lulus tahun 2013, Jurusan/ Prodi Kehutanan,  Memiliki segudang prestasi di buktikan banyaknya Piagam yang sudah diperoleh. Asal SMA N1 Way Jepara. Sekarang bertugas (dari dinas kehutanan lampung timur ) di propinsi Bengkulu  +  5 tahun s/d sekarang.

Anak kedua (Nama Dewi Nur Yulianti) Lulusan Bidik Misi Polinela Masuk tahun 2015 dan baru wisuda pada bulan april 2018, Jurusan/ Prodi Perkebunan. Asal SMK YPI Way Jepara. Memiliki segudang prestasi di buktikan banyaknya Piagam yang sudah diperoleh.

Anak ketiga (Nama Muhammad Syafei) Masuk Bidik misi Polinela tahun 2018, Jurusan/ Prodi Budidaya Perikanan. Asal SMA Muh 1 Way Jepara. Prestasi yang telah ditorehkan oleh Muhammad Syafei antara Lain : Sebagai petugas Paskibraka HUT RI ke 71 Kec. Way Jepara tahun 2016, Juara II Putra Dewasa dalam Lomba Tapak Suci di Purbolinggo tahun 2017, Peserta Gebyar lomba Sahabat Hizbul Wathan Lamtim Tahun 2017, Juara III LFPB Tk. SMA Se-Provinsi Lampung di SMKN 1 Metro tahun 2017, menjadi Mitra Korem 043/ Gatam tahun 2012, Peserta Kejuaraan Tapak Suci Inila CUP tahun 2014, dan sebagai Peserta Pelatihan Hafalan Al-Qur’an Metode Tikrar Tahun 2016

Sedangkan si bungsu Anak Ke empat (Nama Desi Nur Lailatul Fitriani), saat ini masih duduk di bangku sekolah di SMPN 1 Way Jepara Kelas 8.

Lebih lanjut bapak supandri mengatakan “ kami tidak bisa memberikan bekal harta kepada anak-anak kami, tapi kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bekal ‘Ilmu’ (Pendidikan). Beliau berprinsip sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-qur’an (QS.[4]. An Nisaa‘: 9) 

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”. (an-Nisa’: 9)

Ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan masalah tanggung jawab orang dewasa terhadap generasi penerus yang bersifat materi. Dalam ayat 9 ini tersirat bahwa tanggung jawab terhadap keturunan, bukan hanya bersifat materi, tapi juga immateri seperti pendidikan dan pembinaan taqwa. (Pen.)

Subhanallah.

Ketika ngobrol dengan anak-anaknya, mereka mengatakan bahwa mereka bersemangat menempuh pendidikan, bahkan mereka ingin terus dapat melanjutkan pendidikan (jika ada rejekinya). Mereka sama sekali tidak pernah punya keinginan untuk ke luar negeri (sbg TKI) sebagaimana rekan-rekan mereka yang menjadi di TKI di Taiwan, Hongkong dan negara lainnya sejak lulus SMP, padahal mereka tinggal di lingkungan tetangga yg anaknya banyak ke mnjdi TKI.

Semoga dengan kisah inspirasi ini mampu menjadikan PKH khususnya dan keluarga Indonesia pada umumnya menjadi keluarga yang kuat, sehingga mampu mewujudkan negara yang  Baldatun Thayyibatun wa rabbun Ghafur Amiiin.  

Penulis: Rin Nanik, S.H.I Pendamping Sosial Kecamatan Way Jepara Kab.Lampung Timur

Bappenas: Penerima Bansos Tidak Boleh Merokok

Senin, 30 Juli 2018 - 18:35

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Sumber foto: http://bit.ly/2AlSsxX

Elshinta.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengusulkan agar penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) tidak boleh lagi merokok.

"Kita harus tegas. Siapa pun di keluarga penerima manfaat itu, apakah kepala keluarga yang merokok. Karena upah riil akan terganggu 10-11 persen. Akan lebih baik bisa dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan keluarga," kata Bambang yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu pada diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) dengan tema "Fakta Menurunkan Angka Kemiskinan" di Jakarta, Senin (30/7).

Rokok, ia mengakui, merupakan komponen yang cukup besar dalam perhitungan tingkat inflasi dan standar garis kemiskinan di Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu di bawah komponen beras dan berada di atas daging sapi, telur ayam dan lain-lain.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat menanggapi usulan tersebut dengan menyatakan sebetulnya dalam modul pertemuan pendamping PKH dengan keluarga penerima manfaat (KPM), salah satu topik yang dibicarakan adalah permintaan kepada peserta PKH agar  tidak ada yang anggota keluarganya merokok.

Bahkan, di berbagai kesempatan, kata Harry, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar bantuan PKH tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, jika ketahuan dimanfaatkan. untuk rokok maka Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan dicabut. "Di modul Family Development Session (FDS) antara pendamping dengan peserta PKH kami tegaskan agar ibu-ibu tidak menggunakan uang PKH untuk rokok bahkan ingatkan bapak-bapak untuk mengurangi perilaku merokoknya karena bagi keluarga yang sangat miskin itu pengaruhnya sangat besar," tambah Harry, seperti dikutip Antara.

Dia mengingatkan, uang yang dibelikan rokok tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya seperti membeli susu, makanan bahkan untuk berobat atau kebutuhan anak sekolah.

Lebih lanjut dia mengatakan, melalui FDS yang rutin dilakukan diharapkan dapat mengubah perilaku dengan kesadaran, bukan dipaksa. Saat ini lewat sistem pendampingan yang lebih persuasif selalu diingatkan kepada ibu-ibu KPM PKH terkait topik kesehatan salah satunya mengenai rokok.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan adalah konsumsi rokok yang mencapai lebih dari sembilan persen setelah  beras pada peringkat pertama faktor inflasi.

REDAKSI- Andi Juandi

https://elshinta.com/news/151754/2018/07/30/bappenas-penerima-bansos-tidak-boleh-merokok

ANAK KPM PKH LAMPUNG TIMUR UKIR PRESTASI MEMBANGGAKAN

Diah Andreani, Anak KPM PKH berprestasi bidang olah raga Bela diri atau Pencak Silat Nasional. 

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku (wikipedia). Belajar juga tidak mengenal usia,golongan, ruang dan waktu. Bahkan ada istilah pepatah yang berbunyi “Belajar dimulai dari buaian hingga sampai liang lahat”. Hal ini yang menjadi salah satu motivasi beberapa anak KPM PKH untuk terus belajar dan berprestasi meski ditengah kondisi ekonomi keluarga yang minim. Seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur ada beberapa anak KPM PKH yang mengukir prestasi akademik maupun non akademik tepatnya di kecamatan Way Jepara. kabar baik ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak baik keluarga,sekolah,lingkungan maupun anak KPM itu sendiri. 

Kunjungan Kusnudin Pendamping Sosial di rumah KPM desa Sri Rejosari 

Diah Andreani (18), Putri dari Ibu Lastri yang merupakan salah satu keluarga penerima manfaat PKH di desa Sri Rejosari. Meskipun kondisi ekonomi keluarganya sederhana namun tidak membuat dia patah semangat dan putus asa. Pembawaan yang kalem dan santun tidak banyak yang tahu bahwa ternyata dia adalah seorang pendekar bela diri atau pencak silat. Bahkan menjuarai beberapa perhelatan perlombaan mulai tingkat kecamatan,kabupaten,provinsi hingga tingkat  nasional. Beberapa prestasi yang telah berhasil ditorehkannya adalah :

1. Juara 2 kelas b putri pencak silat Batavia utara championship 23-26 Oktober 2017 (nasional) ,
2. Juara 2 kelas 2 b putri (perak) pencak silat Lampung championship 2017  (provinsi Lampung),
3. Juara 3  seni tunggal putri try out pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate tingkat provinsi Lampung, 29-31 Desember 2016, 
4. Juara 2 cabang pencak silat tunggal putri pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (o2sn) 14-15 Maret 2016, 
5. Juara 3 seni tunggal putri pada Turnamen SH Cub kabupaten Lampung Timur 25-26 Februari 2017, 
6. Juara 3 kelas a putri pada Turnamen SH Cub 25-26 Februari 2017.

selain itu, siswi yang punya hobi seni rupa ini baru saja diterima di perguruan tinggi Universitas Lampung (UNILA)  jurusan Tekhnik Geodesi melalui  jalur beasiswa Bidik Misi. Dia bercita-cita ingin menjadi salah satu inspirasi untuk anak-anak KPM PKH lain di lingkungannya.

Rin Nanik, Pendamping Sosial saat kunjungan dirumah anak KPM berprestasi bidang Kimia tingkat Provinsi

Ela Nur Anisa (18), mahasiswi baru penerima beasiswa Bidik Misi jurusan Pendidikan Kimia di Universitas Lampung (UNILA). Lahir dari pasangan bapak Mustakim dan Ibu Maratus Solekah yang merupakan salah satu penerima manfaat PKH di desa Braja Sakti. Hidup ditengah keluarga yang sederhana tidak membuatnya minder dan pesimis. Bahkan, Ela sapaan akrabnya berhasil menorehkan sebuah prestasi yang membanggakan yaitu juara 2 LCT Kimia SMA/Sederajat Se-Provinsi Lampung 27 Agustus 2017 di UNILA. Prestasi ini tentunya mampu memberikan sebuah motivasi untuk dirinya maupun untuk lingkungan sekitarnya.

Lain halnya dengan Yana Setiawati (17), siswi kelas 12 MA Ash-Shidiqi Mataram Baru yang jago berbahasa Inggris dan pidato ini tinggal dan dibesarkan oleh neneknya yakni ibu Trubus yang merupakan salah satu penerima manfaat  PKH di desa Braja Fajar. Sejak kecil dia ditinggalkan oleh bapak dan ibu di tempat neneknya. Yana sapaan akrabnya, kini menjalani aktivitas belajarnya di Madrasah dan Pondok Pesantren. Tempat dimana ia menempa diri dan mengasah potensi dirinya. Walaupun ditengah keterbatasan kasih sayang dari orang tuanya tidak membuatnya minim prestasi, seperti menjuarai beberapa kegiatan perlombaan baik tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten. Beberapa raihan prestasi yang berhasil ditorehkannya adalah :

1. Juara 1 lomba dai kegiatan 6th Gebyar Smansawara Competition antar SMA se-Lampung 10 April 2018
2. Juara 3 cabang Khat Hias Mushaf putri dalam MTQ XIV tingkat kabupaten Lampung Timur 24-27 November 2015
3. Juara 2 MC dalam GEBYAR KPM IAIN Metro se-kecamatan Mataram Baru 18 Februari 2018
4. Juara 1 lomba Tahfidz Putri (umum) Gebyar Milad Yayasan Ash-Shidqi Mataram Baru 21 April 2018
5. Juara 1 lomba pidato tingkat MTS Darul Huda 2 dan MA Ash-Shidiqi 11 Januari 2016
6. Juara 2 lomba Kaligrafi tingkat MTS Darul Huda 2 dan MA ash-shidiqi 11 Januari 2016
7. Juara 2 Lomba Kaligrafi Putri Gebyar Milad Yayasan Ash-Shidiqi Mataram Baru 21 April 2018

Yana berharap kedepan dia dapat melanjutkan jenjang pedidikannya di Perguruan Tinggi setelah dia menyelesaikan pendidikannya di Madrasah. Dia bercita-cita menjadi salah satu orang yang mampu memberikan pengalaman dan ilmunya kepada orang lain khususnya di pesantren yang telah membesarkannya.

Yana Setiawati,  Siswi yang jago Bahasa Inggris, Pidato dan Khat Kaligrafi

Sejak PKH direalisasikan di Kabupaten Lampung Timur yakni pada tahun 2014 telah banyak memberikan manfaat yang signifikan. Manfaat itu meliputi bidang kemandirian ekonomi melalui KUBE PKH,bidang perilaku hidup atau pola piker melalui P2K2,bidang pendidikan dan prestasi melalui penjaringan siswa-siswi prestasi dan bidik misi. Hal ini perlu lebih dioptimalkan lagi terutama oleh stakeholder terkait dan SDM PKH itu sendiri agar dapat memperolah capaian yang maksimal.

Penulis: Mustajab,S.Pd Pendamping Sosial Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TURUN 1,8 JUTA

Jumlah penduduk miskin di Indonesia turun 1,8 juta jiwa dalam kurun waktu Maret 2017 hingga Maret 2018.

Hal ini mengemuka dalam Dialog Nasional PKH Indonesia Maju yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Rabu (18/7). Dialog ini menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI Harry Hikmat, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Sarmuji.

Dirjen Linjamsos menjelaskan pada September 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

"Capaian ini menurut BPS disebabkan antara lain bansos tunai meningkat 87,6 persen. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkat hingga 10 juta KPM tahun 2018. Pada tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 97%. Begitu juga penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal," terang Dirjen.

Sementara itu di tempat yang sama Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sarmuji mendukung rencana kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2019 menjadi Rp32 triliun dengan catatan disalurkan tepat sasaran dan sesuai tujuan program.

Baca selengkapnya di sini:
https://www.kemsos.go.id/berita/dialog-nasional-pkh-indonesia-maju-jumlah-penduduk-miskin-turun-18-juta-jiwa